Sabtu, 28 April 2012

MAKALAH “TEORI DAN ISU EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya yang telah di limpahkan sejak mencari ide, menyusun , hingga menyelesaikan makalah ini.
Makalah ini tak akan terwujud tanpa pengarahan , bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam menyelesaikan makalah ini.
Saya menyadari makalah ini masih banyak kekurangan, karena masih ada kekurangan dalam memberikan pengarahan. Oleh sebab itu, untuk perbaikan dan menyempurnakan makalah ini, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat di harapkan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan, dan khususnya untuk para mahasiswa dapat menjadi referensi dalam pengembangan wacana bidang kebijakan publik











DAFTAR ISI

Kata pengantar
Daftar Isi
Bab I, Pendahuluan
1.1 latar belakang
Bab II, Permasalahan ketimpangan
2.1 Permasalahan Dasar ketimpangan
Bab III, masalah pengangguran
3.1 Penyebab penggangguran
3.2 Cara Mengatasi Pengangguran
Bab IV, Penutup
4.1 Kesimpulan









BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
SEJAK awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program
pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan,terutama di daerah Bekasi.
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang miskin
Indonesia selalu di hadapkan pada masalah yang secara birokrasi,baik dalam internal maupun eksternal karna pada sistem kebijakan publik sangat menentukan nasip rakyat dan bangsa indonesia umum nya.
dan ini semua tidak lepas dari sikap para pejabat yang hanya mementingkan partainya dan komonitas nya sehingga rakyatlah yang kena imbasnya dalam permainan politik,pejabat yang semestinya melayani masyarakat ternyata berbalik kaprah yang justru ia yang di layani oleh masyarakat,kesalahan tehnis dalam menerapkan kebijakan publik sangat bepengaruh kepada kemajuan dalam pembangunan dan kesejeteraan rakyat.
Sehingga ketimpangan sosial tidak bisa lagi di elakan oleh paktor  kesalah tehknis dalam menerapkan kebijakan yang di lakukan oleh pejabat yang mulia, pengangguran semakin memperparah wajah negara indonesia sehingga rakyat banyak yang tidak bisa mengerjar dan banngkit dalam dunia perekonomian sehingga kemajuan dalam bidang IMTEK,.



BAB II
MASALAH KETIMPANGAN

Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Indonesia secara makro dipengaruhi oleh adanya kesenjangan dalam alokasi sumber daya; sumberdaya manusia,, fisik, teknologi dan capital. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda didalam menghadapi isu ketimpangan pembangunan. Indonesia bagian barat menjadi primadona pembangunan ekonomi Indonesia sejak pemerintahan orde baru dimulai, terlebih sebelum era desentralisasi diterapkan di Indonesia. Sementara sebaliknya, untuk wilayah Indonesia Timur, banyak mengalami ketertinggalan diberbagai sector pembangunan.
Salah satu dampak sosial yang terjadi akibat kesenjangan atau ketimpangan pembangunan ekonomi dalah adanya kemiskinan diberbagai sektor. Kemiskinan menjadi problem kolektif bangsa Indonesia. Berbagai program dan strategi mengentaskan kemiskinan juga telah banyak dilakukan oleh pemerintah; mulai dari penguatan kualitas sumberdaya manusia, pembukaan lapangan pekerjaan, eksplorasi sumberdaya alam dan penyediaan program padat karya. Tulisan ini secara global akan memotret dua persoalan besar yang melanda dan menjadi problem bersama semua daerah.
Dalam sebuah negara pasti tidak akan terlepas dari aktivitas-aktivitas perekonomian. Aktivitas perekonomian ini terjadi dalam setiap bentuk aktivitas kehidupan dan terjadi pada semua kalangan masyarakat, baik masyarakat menengah ke bawah maupun pada masyarakat kalangan atas. Dalam pelaksanaannya, perekonomian selalu menimbulkan permasalahan. Terlebih lagi dalam pelaksanaannya di sebuah negara yang sedang berkembang. Begitu juga dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Permasalahan perekonomian yang dihadapi bangsa ini sangat kompleks karena letak antara pulau satu dengan pulau yang lainnya sangat berjauhan.
Permasalahan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia yang tetap terjadi hingga saat ini adalah terjadinya ketimpangan pembangunan perekonomian.. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah perekonomian pemerintah harus menyelesaikan permasalahan akarnya yaitu ketimpangan pembangunan dan perekonomian yang terjadi di wilayah Indonesia. Apabila permasalahan inti ini sudah terselesaikan atau paling tidak pembangunan perekonomian di Indonesia mulai terjadi pemerataan, maka permasalahan perekonomian lain yang timbul sebagai akibat dari ketimpangan pembangunan perekonomian akan terpecahkan satu per satu dari masalah yang terkecil.
Setiap pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, setidaknya akan medapatkan apa yang namanya prestasi pembangunan, untuk mengetahui Prestasi pembangunan suatu negara atau daerah kita dapat menilainya dengan berbagai macam cara dan tolak ukur, baik dengan pendekatan ekonomi maupun dengan pendekatan non ekonomi. Penilaian dengan pendekatan ekonomi dapat dilakukan berdasarkan tinjauan aspek pendapatan maupun aspek non pendapatan. Tolak ukur pendapatan perkapita, sebagaimana kita sadari belum cukup untuk menilain prestasi pembangunan. Karena baru merupakan konsep rata-rata, pendapatan perkapita tidak mencerminkan bagaimana pendapatan suatu daerah terbagi dikalangan penduduknya, sehingga unsur kemerataan atau keadilan tidak terpantau. Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu daerah dikalangan penduduknya
Dalam kontek untuk mengukur dan menilai kemerataan (parah atau lunaknya ketimpangan) distribusi pendapatan, kita dapat melihatnya berdasarkan, pertama Kurva Lorenz dan Indek atau Rasio Gini. Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan dikalangan lapisan-lapisan penduduk secara kumulatif pula. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan presentase kumulatif pendapatan. Sedangkan sisi datarnya mewakili presentase kumulatif penduduk. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan yang semakin merata. Sebaliknya, jika Kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distibusi pendapatan semakin timpang dan tidak merata.
Sementara pada pendekatan Indek atau Rasio Gini, adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, menjelaskan kadar kemerataan (ketimpangan) distribusi pendapatan. Semakin kecil (semakin mendekati nol) koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Dilain pihak, koefisien yang semakin besar (semakin mendakati 1) mengisyaratkan distribusi yang kian timpang atau senjang.
2.1 Permasalahan Dasar ketimpangan
Sebab Ketimpangan
Menurut Sarjono HW (2006) pada kontek mikro, yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah pada umumnya, penyebabnya antara lain:
1.      Keterbatasan informasi pasar dan informasi teknologi untuk pengembangan produk unggulan.
2.      Belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah.
3.      Belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihak kepada petani dan pelaku swasta.
4.      Belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah.
5.       Belum berkembangnya koordinasi, sinergitas, dan kerjasama,diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan petani, serta antara pusat, propinsi, dan kabupaten atau kota dalam upaya peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.
6.       Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran dalam upaya pengembangan peluang usaha dan kerjasama investasi.
7.       Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi di daerah dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah.
8.       Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar daerah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan
Sementara pada aspek makro, Dumairy (1996), menyatakan bahwa terdapat ada dua faktor yang layak dikemukakan untuk menerangkan mengapa ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya dapat terjadi. Faktor pertama ialah karena ketidaksetaraan anugerah awal (initial endowment) diantara pelaku-pelaku ekonomi. Sedangkan faktor kedua karena strategi pembangunan yang tidak tepat_cenderung berorientasi pada pertumbuhan, (growth).
Ketidaksetaraan anugerah awal yang dimaksud adalah adanya kesenjangan antara bekal “resources” yang dimiliki oleh para pelaku ekonomi. Yang meliputi, sumberdaya alam, kapital, keahlian/keterampilan, bakat/potensi atau sarana dan prasarana. Sedangkan pelaku ekonomi adalah perorangan, sektor ekonomi, sektor wilayah/daerah/kawasan). Sumberdaya alam yang dimiliki tidak sama antar daerah, (pra)sarana ekonomi yang tersedia tidak sama antar daerah, begitu pula yang lain-lainnya seperti kapital, keahlian/keterampilan serta bakan atau potensi.
Kalau kita lihat secara objektif, ketimpangan pembangunan, yang selama ini berlangsung dan berwujud khsususnya pada Negara berkembang adalah dalam berbagai bentuk, aspek, atau dimensi. Bukan saja ketimpangan hasil-hasilnya, misalnya dalam hal pendapatan perkapita, tetapi juga ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Bukan pula semata-mata berupa ketimpangan spasial atau antar daerah, yakni antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Akan tetapi juga berupa ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional. Ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional misalnya, dapat dilihat berdasarkan perbedaan mencolok dalam aspek-aspek seperti penyerapan tenaga kerja; alokasi dana perbankan; investasi dan pertumbuhan.
Secara makro ketimpangan pembangunan yang terjadi di diberbagai daerah, tentunya karena lebih disebabkan oleh aspek strategi pembangunan yang kurang tepat. Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan misalnya, ternyata tidak mampu mengatasi persoala-persoalan yang terjadi di daerah, malah sebaliknya hanya memperkaya pelaku-pelaku ekonomi tertentu yang dekat dan mudah mendapatkan akses pembangunan secara gratis.
Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan pembangunan ekonomi yang sebenar-benarnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat, harus ada keberanian dari pemerintah daerah untuk mengubah cara pandang dan strategi pembangunan ekonominya kearah yang lebih sehat dan kompetitif. Kue-kue pembangunan harus dapat dinikmati dan dirasakan oleh semua masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, jangan sampai kue pembangunan hanya milik segelintir kelompok atau golongan tertentu saja yang dekat dengan kekuasan dan mudah mendapatkan akses pembangunan secara gratis.

BAB II MASALAH KEMISKINAN

Masalah kemiskinan bukanlah masalah yang baru. Sejak bangsa Indonesia merdeka, menjadi cita-cita bangsa adalah mensejahterakan seluruh rakyat Karena kenyataan yang dihadapi adalah kemiskinan yang masih diderita oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Hampir setiap pemimpin di Indonesia, selalu menghadapi kenyataan ini, meskipun bentuk kemiskinan yang terjadi tidak sama di setiap era suatu pemerintahan.
Kemiskinan adalah problem sosial. Bagi kebanyakan orang, kemiskinan merupakan masalah yang cukup merisaukan. Ia dianggap sebagai penyakit sosial yang paling dahsyat dan menjadi musuh utama negara (Hairi Abdullah 1984:16). Kemiskinan bukan saja dilihat sebagai fenomena ekonomi semata-mata, tetapi juga sebagai masalah sosial dan politik (Syed Othman Alhabshi 1996). Karena dirasakan dahsyatnya bahaya kemiskinan, membasmi kemiskinan dianggap sebagai jihad (Anwar Ibrahim 1983/1984:25). Secara umum, kemiskinan mempunyai empat dimensi pokok, yaitu; kurangnya kesempatan (lack of opportunity); rendahnya kemampuan (low of capabilities); kurangnya jaminan (low-level of security); dan ketidakberdayaan (low of capacity or empowerment). Dan lazimnya kemiskinan diukur dengan garis kemiskinan (poverty line). Kemiskinan tidak saja mengakibatkan penyakit busung lapar (gizi buruk), atau juga penyakit sosial, seperti Penjaja Sex Komersial (PSK), gembel (pengemis) dan lain sebagainya, kemiskinan juga mengakibatkan turunnya harga diri individu atau kelompok masyarakat.
Secara psikologis orang miskin cenderung lebih sensitif, gampang tersinggung, kurang percaya diri bahkan gampang emosi, sehingga kondisi ini rawan dengan berbagai upaya pemanfaat pihak ketiga yang menggunakannya sebagai kendaraa/alat untuk memancing kerusuhan di sebuah daerah, intinya kemiskinan memiliki keterkaitan cukup erat dengan stabilitas politik dan ekonomi sebuah daerah.Karena merupakan masalah pembangunan yang multidimensi, maka pemecahan kemiskinan harus melalui strategis yang komperhensif, terpadu, terarah dan berkesinambungan.

Konsep Kemiskinan
Dari berbagai literatur yang mengupas tentang konsep kemiskinan, paling tidak ada dua macam konsep kemiskinan yang dapat kita terima sebagai rujukan, yaitu; kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Konsep pertama kemiskinan absolut dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang kongkrit (a fixed yardstick). Ukuran itu lazimnya berorientasi kebutuhan hidup dasar minimum anggota masyarakat (sandang, pangan dan papan).
Masing-masing negara terlihat mempunyai batasan kemiskinan absolut yang berbeda-beda, sebab kebutuhan hidup dasar masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Karena ukurannya dipastikan, maka konsep kemiskinan semacam itu mengenal garis batas kemiskinan. Kemiskiinan absolut juga dapat dilihat dari sejauhmana tingkat pendapatan penduduk miskin tersebut mampu mencukupi kebutuhan pokoknya (basic needs), yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok ini dieuivalenkan dengan daya belinya (nilai uang). Mereka yang tidak mampu membeli kebutuhan pokok tertentu sesuai standar minimal dianggap berada pada posisi dibawah garis kemiskinan. Konsep yang kedua kemiskinan relatif dirumuskan berdasarkan the idea of relative standart, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu.
Dasar asumsinya adalah kemiskinan pada suatu daerah tertentu berbeda dengan pada daerah tertentu lainnya, dan kemiskinan pada waktu (saat) tertentu berbeda dengan waktu yang lain. Konsep kemiskinan relatif lazimnya diukur berdasarkan pertimbangan in term of judgment anggota masyarakat tertentu, dengan berorientasi pada derajat kelayakan hidup. kemiskinan relatif dilihat berdasarkan persentase pendapatan yang diterima oleh pendapatan lapisan bawah. Mereka yang berada pada lapisan bawah dalam stratifikasi pendapatan nasional inilah yang dianggap miskin. (Edi Suandy Hamid 2000:14)
Stigma Kemiskinan
Sedikitnya ada dua macam perspektif yang lazim dipergunakan untuk mendekati masalah kemiskinan, yaitu; kemiskinan dalam perspektif kultural (the cultural perspective) dan kemiskinan dalam perspektif struktural atau situasional (the situasional perspective). Masing-masing perspektif tersebut memiliki tekanan, acuan dan metodologi tersendiri yang berbeda dalam menganlisa masalah kemiskinan. Perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga level analisis; individual, keluarga dan masyarakat. Pada level individual ditandai sifat yang lazim disebut a strong feeling of marginality, seperti; sikap parochial, sikap apatisme, fatalisme, atau pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior.
Pada level keluarga ditandai oleh jumlah anggota keluarga yang besar dan free union or consensual marriages. Kemudian pada level masyarakat, terutama ditandai oleh tidak terintegrasinya secera efektif dengan insitusi-institusi masyarakat. Mereka sering kali memperoleh perlakuan sebagai obyek yang perlu digarap daripada sebagai subyek yang perlu diberi peluang berkembang.
Kemudian perspektif struktural/situasional masalah kemiskinan sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi kapital dan produk-produk teknologi modern. Penetrasi kapital antara lain mengejawantahkan dalam program-program pembangunan yang dinilai lebih mengutamakan pertumbuhan (growth) dan kurang memperhatikan pemerataan hasil-hasil pembangunan (development).
Program-program tersebut antara lain berbentuk intensifikasi, ekstensifikasi dan komersialisasi pertanian untuk menghasilkan pangan sebesar-besarnya guna memenuhi kebutuhan nasional dan eksport. Edi Suandy Hamid (2000:19) mengatakan bahwa masalah kemiskinan yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari meningkatnya jumlah pengangguran. Pada masa krisis ekonomi ini, bukan saja laju pertambahan angkatan kerja baru tidak bisa diserap oleh pasar kerja, melainkan juga terjadi pemutusan hubungan kerja disektor formal yang berakibat bertambahnya angkatan kerja yang menganggur, baik itu yang menganggur penuh atau sama sekali tidak bekerja (open unemployment) maupun setengah menganggur atau bekerja dibawah jam kerja normal (under un employment).
Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Lantas, bagaimana menyelesaikan persoalan kemiskinan? strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memutus benang kusut kemiskinan diatas? Menurut penulis, ada dua agenda besar yang mesti dilakukan oleh para pengambil kebijakan, baik ditingkat lokal, maupun regional dalam program pengentasan kemiskinan yaitu, pertama; peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan keterampilan; dan kedua pembangunan ketenagakerjaan melalui perluasan lapangan kerja dan serangkaian program pembangunan padat karya.
Program peningkatan kualitas sumberdaya manusia dilakukan melalui pengembangan budaya usaha masyarakat miskin, yaitu mengembangkan budaya usaha yang lebih maju, mengembangkan jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) dan meningkatkan keterampilan keluarga dan kelompok miskin untuk melakukan usaha ekonomi rakyat yang produktif atas dasar sikap demokratis dan mandiri. Program ketenagakerjaan dilakukan untuk menyediakan lapangan kerja dan lapangan usaha bagi setiap angkatan kerja sehingga dapat memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Formula yang dapat diterapkan adalah dengan membangun iklim investasi yang kondusif disemua tingkatan, baik lokal,regional maupun nasional. Sebagaimana yang kita pahami bahwa investasi sekecil apapun jika regulasi dan iklim investasi tidak kondusif dan rasional, maka jangan harap investasi akan datang. Maka solusinya menurut penulis adalah harus political will dari pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi se rasional mungkin.
Berangkat dari dua strategi memutus benang kusut kemiskinan diatas, ada baiknya mereka para tokoh-tokoh, baik lokal maupun nasional untuk tidak secara terbuka berdebat dan berdikusi mengenai kemiskinan, rakyat tidak butuh diskusi dan debat, yang mereka butuhkan adalah aksi nyata bagaiamana kemiskinan bisa diatasi, pengangguran dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Walau pemerintah mengklaim perkembangan ekonomi banyak mengalami kemajuan namun perekonomian Indonesia tidak terlepas dari berbagai ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Ini berdampak pada tidak adanya manfaat kemajuan itu bagi masyarakat banyak di negeri ini.
Pendapat pemerintah mungkin lebih di dominasi oleh pandangan normatif formal tanpa melihat apa yang berjalan secara nyata dan mendalam. Kenyataan yang ada tidak berjalan seperti apa yang dikatakan. Di sana sini kita menemukan permasalahan yang tersimpul di dalam masalah pengangguran dan kemiskinan. Ini terjadi karena di dalam perekonomian Indonesia ditemukan berbagai ketimpangan. Ketimpangan yang terjadi menjadi sebab mengapa klaim pemerintah itu tidak menyentuh  pada perbaikan kesejahteraan masyarakat secara merata. Inilah kenyataan yang terlihat dan disampaikan agar dapat diselesaikan pemerintah secara bertahap.

Pertama, ketimpangan struktural antara sektor keuangan dan sektor riil. Ketimpangan ini menjadikan perekonomian tidak kokoh, yang setiap saat dapat terganggu oleh perubahan kondisi perekonomian global. Waktu dan tenaga terkuras untuk mengawal perekonomian nasional dari pengaruh gangguan perekonomian global. Pembangunan sektor riil yang merupakan pusat kehidupan perekonomian menjadi terlupakan. Itu berarti tidak ada pertambahan investasi riil dalam jumlah yang berarti. Tidak ada pula penambahan produk barang maupun jasa yang signifikan dan tidak ada penambahan lowongan kerja baru. Dengan demikian masalah pengangguran dan kemiskinan tetap merupakan masalah yang tak terselesaikan.
Kemajuan sektor keuangan  tidak dapat menghapus permasalahan pengangguran dan kemiskinan. Kemajuan sektor keuangan hanya dalam bentuk angka angka semata, yang merupakan aliran surat kertas berharga. Namun tidak menciptakan barang maupun jasa, tidak menciptakan kesempatan kerja baru. Padahal bangsa ini memerlukan barang dan lowongan kerja. Sebagian besar masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor riil tidak tesentuh oleh kemajuan sektor keuangan. Dengan demikian masalah pengangguran dan kemiskinan tetap saja menjadi masalah yang akut yang tidak dapat teratasi. Perkembangan sektor finansial hanya dinikmati oleh pemilik modal kuat dan mereka yang bekerja pada sektor tersebut yang jumlahnya relatif kecil.
Ketimpangan ini menciptakan kepincangan pendapatan pekerja dan pengusaha yang bergerak pada kedua sektor. Masyarakat sektor keuangan yang jumlahnya relatif lebih kecil menerima pendapatan yang lebih besar sehingga kepincangan pendapatan dari kedua sektor ini tidak dapat dielakkan. Pengangguran dan kemiskinan tak dapat diatasi karena tidak adanya kegiatan ekonomi nyata yang berjalan. Secara nasional perkembangan ekonomi memang terjadi tapi pengangguran juga bertambah. Ini sangat paradoksial yang disebut dengan the paradox of growth. Pertumbuhan kedua sektor tidak berjalan seimbang sehingga pertumbuhan ekonomi nasional menjadi tidak sehat.
Kedua, ketimpangan pembangunan antar wilayah akibat terkonsentrasinya aktifitas ekonomi pada wilayah tertentu. Secara naional konsentrasi itu dapat terlihat, dimana kekuatan ekonomi Indonesia 58 persen berada di pulau Jawa, yang pulaunya lebih kecil dari pulau Sumatera maupun Kalimantan, Sulawesi dan Irian. Pulau Sumatera menguasai 20 persen, Kalimantan 5 persen, sisanya berada di Sulawesi dan Irian dan pulau pulau di Indonesia timur. Akibatnya kepincangan pendapatan dan kesejahteraan pun terjadi. Tidak heran jika kesejahteraan masyarakat pulau Jawa adalah yang tertinggi. Disusul oleh masyarakat yang tinggal di wilayah Indonesia barat dan baru kemudian masyarakat yang berada di wilayah Indonesia timur. Ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang berjalan pada ketiga wilayah itu.

Keadaan yang sama terjadi pada daerah provinsi. Di provinsi juga terdapat kepincangan pembangunan antar daerah sehingga kesejahteraan antar daerah dalam satu provinsi tidak sama.
Ketidakmerataan ini sangat tidak menguntungkan dan menjadikan perekonomian menjadi tidak sehat. Kepincangan kesejahteraan dan keadilan pun berjalan. Banyak faktor yang menjadikan hal ini bisa terjadi. Mungkin karena terdapatnya isolasi geograpi. Baik secara nasional maupun daerah terdapat isolasi geograpi yang disebabkan oleh pembangunan infra struktur yang tidak merata. Daerah yang terisolasi memiliki infrastruktur yang terbatas sehingga perkembangannya sangat lambat. Dengan demikian ditemukan ada wilayah yang berkembang namun ada wilayah yang tidak bergerak.
Konsentrasi perekonomian pada satu wilayah juga disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang tidak tepat dan ketidakmampuan pemerintah mengendalikan pasar. Kebijakan pemerintah masih berisikan pemikiran bagaimana perekonomian dapat didorong tumbuh tanpa melihat pemerataannya. Artinya masih bersifat kuantitatif belum kualitatif dilihat dari sudut kesejahteraan anak bangsa secara keseluruhan. Secara nyata terlihat bahwa kebijakan ekonomi dan pembangunan infrastruktur diarahkan dan dibangun untuk mendorong pusat pusat pertumbuhan yang telah berkembang. Sementara wilayah yang tertinggal hanya dijadikan pelengkap pembangunan semata. Dengan kondisi seperti ini, pelaku ekonomi tentu akan memilih tempat usaha di pusat pertumbuhan dimana pemerintah memusatkan perhatiannya. Ini membikin keadaan menjadi semakin timpang.
Di tengah ketimpangan ini pemerintah pun tidak berniat untuk memberikan insentif atau kompensasi bagi pelaku ekonomi yang mau berusaha di daerah yang belum berkembang. Tak terpikirkan oleh pemerintah untuk memberikan keringanan pajak, kemudahan mendapatkan ijin, bantuan kredit dsb bagi dunia usaha yang mau bekerja di wilayah / daerah yang perekonomiannya belum maju. Pemberian kompensasi/insentif tentu dapat mendorong pelaku ekonomi bekerja di daerah yang belum berkembang sehingga mengurangi kepincangan pembangunan antar wilayah dan yang dapat memeratakan pembangunan antar wilayah serta dapat memperkuat perekonomian nasional.
Ketiga, ketimpangan kesempatan berusaha. Ketimpangan ini bisa terjadi antara perusahaan asing yang memiliki modal kuat, memiliki tenaga ahli dan teknologi tinggi dengan pengusaha nasional, yang pada dasarnya tidak memiliki keseimbangan  kekuatan dengan perusahaan asing. Demikian juga dengan kepincangan antara perusahaan kuat dengan perusahaan UKM di dalam negeri. Ketimpangan seperti ini juga akan menciptakan kepincangan dalam kesejahteraan dan menjadikan ekonomi tidak sehat. Akan terjadi saling menggusur dan persaingan yang tidak sehat.
Oleh sebab itu perlu menjadi perhatian pemerintah agar ketimpangan ini dapat diatasi melalui kebijakan pemerintah (intervensi pemerintah). Kita tidak menolak masuknya modal asing tapi sebaiknya ekonomi nasional dikendalikan oleh pengusaha nasional. Kita juga tidak menolak perusahaan besar tapi sebaiknya jugalah diberi kesempatan kepada perusahaan menenggah dan kecil untuk bekerja, untuk secara bersama memperkuat perekonomian nasional. Di alam globalisasi semua kelompok usaha harus bekerja secara bersama, yang dilandasi oleh effisiensi kerja yang tinggi. Pada dasarnya alam globalisasi ditandai oleh keterbatasan sumberdaya yang semakin parah dan penggunaan teknologi yang tepat dalam mengejar tingkat effisiensi ditengah keterbatasan tersebut serta kerja sama berdasarkan keahlian.
Jika pemerintah tidak memperhatikan dan menyelesaikan ketiga ketimpangan ini, sulit bagi pemerintah untuk menjalankan strategi atau pencapaian tujuan yang terkandung pada  pro poor, pro job, pro growth. Padahal strategi inilah yang dipakai pemerintah saat ini untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan.  Penyelesaian ketiga ketimpangan ini sekaligus mewujudkan pencapaian tujuan pro poor, pro job, pro growth dan menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan.

2.1 Permasalahan Dasar Kemiskinan
kemiskinan adalah “keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.nah itu adalah definisi singkat dari kemiskinan,lalu bagaimana kemiskinan di negara kita Indonesia,berdasarkan data dari www.bps.go.id angka kemiskinan di Indonesia mencapai angka 32,53 juta penduduk atau sekitar 14,15 % dari seluruh jumlah penduduk indonesia,kedengarannya cukup ironis memang,di tanah indonesia yang subur dan terdapat berbagai kekayaan alam,mengapa rakyat miskin begitu banyak,menurut pendapat saya ada bebrapa hal yang menyebabkan kemiskinan yang melanda di indonesia antara lain:
1.Kualitas sumber daya manusia itu sendiri
seorang manusia tidak akan menjadi miskin jika memiliki kualitas yang baik,memiliki skill,pendidikan yang bagus dan hal lain yang akan membuatnya menjadi seseorang yang dibutuhkan dan mempunyai kemampuan,dan di Indonesia permasalahan pendidikan belum teratasi sepenuhnya,walaupun anggaran untuk pendidikan sudah dinaikan tapi tetap saja masalah pendidikan masih belum bisa diatasi secara keseluruhan,hal inilah yang menyebabkan masih banyak penduduk indonesia yang tidak memiliki kualitas pendidikan bagus,maka dari itu bagaimana mau memiliki kualitas sumber manusia yang bagus jika manusianya tidak memiliki pendidikan yang bagus.lalu bagaimana pula mau mengolah kekayaan alam yang begitu melimpah ini jika SDM nya sendiri tidak mampu mengolahnya secara maksimal.
2.Sistem pemerintahan di Indonesia yang masih belum maksimal
Salah satu penyebab lainnya dari kemiskinan adalah dari sitem pemerintahannya, karena jika suatu sistem pemerintahan bekerja dengan maksimal, maka pemerataan kesejahteraan rakyatnyapun akan tinggi, baik itu dari pendapatan rata-ratanya,kualitas pendidikannya dan hal lain yang merupakan faktor penentu kesejahteraan itu sendiri,lalu bagaimana dengan di Indonesia, mungkin kita semua sudah tahu bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Indonesia,memang semua kebijakannya terdengar bagus dan dirasa dapat menanggulangi masalah kemiskinan ini,tapi dalam kenyataannya apakah seluruh kebijakan itu dapat diwujudkan,kalu menurut saya belum,mengapa?.., yya karena angka kemiskinan itu masih tinggi, lalu kenapa angka kemiskinan masih tinggi, padahal pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan..?,, berati hal ini disebabkan karena sistem pemerintahannya belum maksimal..,nah akan munsul lagi pertanyaan mengapa pemerintahannya belum maksimal??, karena banyak dari oknum-oknum pemerintahan itu sendiri yang tidak memberi kinerja secara baik, bahkan melakukan tindakan kriminal seperti korupsi, yang membuat anggaran untuk menanggulangi kemiskinan tidak terealisasi secara maksimal,belum lagi kinerja DPR kita yang akhir-akhir ini melakukan hal-hal kontroversial yang dirasa tidak perlu oleh masyarakat, padahal DPR adalah lembaga legislatif yang sangat berpengaruh terhadap pemerintahan di Indonesia.

BAB III MASALAH PENGANGGURAN
Pengangguran adalah
salah satu hal yang juga menyebabkan kemiskinan adalah pengangguran,tentu saja seseorang bisa menjadi miskin jika dia tidak mampu menghasilkan sesuatu untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya,dan tingkat pengangguran di Indonesia bisa dibilang cukup tinggi,berikut kutipan dari http://koranindonesia.com..:”
Angka Pengangguran 2009 Naik Jadi 9%
2008 Aug 28, 03:16: pm
JAKARTA (MI): Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memproyeksikan angka pengangguran pada 2009 naik menjadi 9% dari angka pengangguran 2008 sebesar 8,5%. Kenaikan angka pengangguran ini disebabkan semakin merosotnya sumbangan sektor tradable dari 34,9% pada kuartal II 2007 kemudian turun menjadi 26,6% pada kuartal II 2008.
Angka pengangguran 2009 malah naik karena penyerapan tenaga kerja dari sektor industri tumbuh negatif, kata Peniliti Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI Latif Adam saat melakukan jumpa pers bertajuk Pertumbuhan Ekonomi Naik, Industri Stagnan di gedung LIPI, Jakarta, Kamis (28/8).
Menurutnya, penurunan peran sektor tradable dalam pertumbuhan ekonomi memperlihatkan terjadinya proses pelemahan performa sektor tradable. Pertumbuhan sektor pertambangan dan galian serta industri pengolahan mengalami penurunan, bahkan untuk sektor pertambangan dan galian mengalami pertumbuhan yang negatif.
Demikian halnya sektor pertanian, meski tumbuh relatif baik, tetapi lebih banyak didorong oleh pertumbuhan subsektor tanaman bahan makanan dan peternakan, yang notabene lebih mampu menyediakan kesempatan kerja, justru mengalami pertumbuhan yang negatif, masing-masing minus 5% dan minus 3%.
Begitu juga target angka kemiskinan 12-14% pada 2009. Kalau turun 1% saja angka kemiskinan 15,4% pada 2008, berapa juta orang yang harus dikeluarkan dari kemiskinan. Sementara, penyerapan tenaga kerja besar-besaran tidak ada, ujar dia. Karena LIPI menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2008 sebesar 6,4% tidak berkualitas meski angka pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2007 yang hanya tumbuh sebesar 6,3%. Pasalnya, sebagaimana yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini, motor penggerak pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2008 masih tetap terfokus pada sektor non tradable.”dari berita tersebut dapat disimpulkan kalu pengangguran di Indonesia cukup tinggi,bahkan mengalami peningkatan.
Dampak negative dari pengangguran dalam pertumbuhan ekonomi
Salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat akan mencapai tingkat maksimum jika tingkat pennggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Namun, pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, sumber daya menjadi terbuang percuma, tidak hanya itu produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan, pembangunan ekonomi, dan menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara.

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya.
Beberapa penyebab terjadinya pengaguran.
Menjadi pengangguran bukanlah keinginan seseorang, namun keadaanlah yang terkadang memaksa mereka. Berikut beberapa penyebab terjadinya pengangguran.

1.Penduduk relatif banyak sedangkan kesekpatan kerja / lapangan kerja relatif rendah
Jumlah penduduk yang cukup tinggi tetapi tidak diimbangai dengan lapangan kerja maka jumlah angkatan kerja tidak semua tertampung dalam dunia kerja.

2.Pendidikan dan ketrampilan yang rendah
Pendidikan dan ketrampilan yang rendah tidak dibutuhkan oleh pihak badan usaha karena dengan pendidikan yang rendah dan ketramilan yang rendah tidak akan meningkatkan produktifitas kerja dan hasil produksi.
3.Teknologi yang semakin maju yang belum terimbangi oleh kemampuan manusia
Teknologi dan kemampuan yang tinggi begitu cepat tidak diimbangi dengan kemammpuan manusia untuk menguasai maka banyak badan usaha hanya menerima yang mampu mengusai teknologi tersebut. Bagi yang tidak menguasai teknologi tersebut akan tersingkir dalam persaingan kerja.
4.Pengusaha yang selalu ingin mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan seperti penerapan rasionalisasi.
Pengusaha hanya menerapkan berfikir rasionalis sehingga tenaga kerja dipaksa untuk bekerja seoptimal mungkin untuk mengejar target. Apabila tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan target maka tenaga kerja tersebut tidak diperlukan lagi.

5.Adanya lapangan kerja yang dipengaruhi oleh musim
Pekerjaan yang dipengaruhi musim dapat menimbulkan penggangguran seperti pertanian, perkebunan. Setelah masa menanam selesai maka banyak tenaga kerja tinggal menunggu hasilnya. Untuk menunggu hasil mereka kebanyakan menganggur dan akan bekerja kembali apabila nanti musim panen telah tiba.

Macam – macam pengangguran
Bermacam - macam pengangguran berdasarkan faktor – faktor yang menimbulkanya, dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Pengangguran Friksional / Frictional Unemployment
Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi dan kondisi geografis antara pelamar kerja dengan pembuka lamaran pekerna penganggur yang mencari lapangan pekerjaan tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan pembuka lapangan kerja. Semakin maju suatu perekonomian suatu daerah akan meningkatkan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya.

b. Pengangguran Musiman / Seasonal Unemployment
Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiaan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus nganggur. Contohnya seperti petani yang menanti musim tanam.
c. Pengangguran Struktual
Pengangguran struktual adalah pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Contohnya, struktur ekonomi Indonesia pada awalnya adalah cendrung ekenomi agraris yang menekankan pada sektor pertanian. Namun, secara perlahan Indonesia berubah menjadi negara industri.
d. Pengangguran yang disengaja (Voluntary Unemployment)
Pengangguran yang disengaja adalah pengangguran terjadi karena ada pekerjaan yang ditawarkan tetapi orang yang menganggur tidak mau menerima pekerjaan tersebut dengan upah yang berlaku.

Dampak Pengangguran terhadap perekonomian suatu Negara
Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar setabil dan dalam keadaan terus meningkat. Jika tingkat pengangguran disuatu negara relatif tinggi, hal ini akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah diimpikan. Hal ini karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, dan kesetabilan politik, seperti berikut:
1.      Pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dapat dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Sehingga, kemakmuran yang dicapai masyarakatpun lebih rendah.

2.      Pengangguran menyebabkan pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak khususnya pajak penghasilan akan berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakatpun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar masyarakatpun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan perekonomian pemerintah akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
3.     
3. Pengangguran tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan pengangguran menyebabkan daya beli masyarakat berkurang sehinggga permintaan terhadap barang hasil produksi berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian,tingkat investasi turun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak meningkat.
4.      Pengangguran menambah beban pengeluaran negara. Bagaimanapun juga setiap manusia memerlukan kebutuhan untuk bertahan hidup seperti makan. Namun jika manusia tersebut tidak bekerja dan tidak memiliki pendapatan, mereka tak kan mampu untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Dan untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut, pemerintah menyalurkan beras untuk orang miskin (RASKIN), bantuan tunai langsung (BLT) yang tentunya menambah anggaran negara dan mengurangi pendapatan negara.
5.       Penganguran akan menimbulkan ketidak stabilan politik. Pengangguran yang tinggi juga akan menyebabkan ketidakpuasan rakyat sehingga menimbulkan demostrasi, bahkan huru – hara sehingga keadaan politik menjadi tidak setabil.

Tidak pada perokonomian saja pengangguran berdampak, namun pengangguran juga berdampak pada masyarakat. Pengangguran akan menimbulkan ketidaksetabilan sosial. Tingkat pengangguran yang tinggi menggambarkan banyak masyarakat yang kehilngan pendapatan. Namun, mereka tetap dituntut memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya, sehingga mereka akan melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Inilah yang memicu terjadinya pencopetan, perampokan, dan tindak kriminal lainya.

Cara Mengatasi Pengangguran


Untuk dapat mengatasi masalah penganguran, hal yang dapat dilakukan adalah:
1. Meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja.
2. Memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan tenaga kerja ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan tenaga kerja.
3. Memberikan informasi yang cepat jika ada lowongan pekerjaan disektor lain.
4. Melakukan pelatihan dibidang keterampilan lain,untuk memanfaatkan waktu hingga misum tertentu.
5. Mendirikan industri padat karya
6. Mengintensifkan program keluarga berencana
7. Membuka kesempatan bekerja ke luar negeri
8. Mendorong majunya pendidikan
9. Meningkatkan latihan kerja.
10. Mengadakan program transmigrasi
11. Memberikan kemudahan pada investor baru untuk mendirikan industri baru






BAB IV PENUTUP


Kesimpulan
Dapat dipastikan bahwa ternyata pengangguran berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Karena pengangguran memberikan dampak negatif langsung bagi perekonomian, sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan nasional yang akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Namun tidak menutup kemungkinan untuk mengurangi pengangguran, jika kita serius dan terus berusaha untuk mengatasi pengangguran dengan melihat penyebab terjadinya pengangguran tersebut.
Masalah kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah utama yang harus diatasi bersama pada tahun 2010 oleh Pemkab dan seluruh stakeholder atau pelaku pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).
Upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran perlu menjadi perhatian serius dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.
Hal itu dikemukakan Bupati Sergai H.T. Erry Nuradi dalam sambutannya pada pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbangda) Kabupaten Sergai tahun 2009 di aula Sultan Serdang kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Rabu [18/03] yang juga dihadiri Wakil Bupati H. Soekirman, Ketua DPRD Sergai MY. Basrun, Kapolresta Tebing Tinggi AKBP Raden Heru Prakoso, Kajari Lubuk Pakam T. Nainggolan SH, Ketua PN Tebing Tinggi Deli Abdul Hutapea SH, mewakili Dandim 0204/DS Kapten Inf. Mudjiani, dan mewakili Kepala SKPD Provinsi Sumatera Utara.
Untuk mengatasi masalah kemiskinan kata Bupati, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkesinambungan agar dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus mengurangi kemiskinan dan didukung dengan program yang berpihak kepada masyarakat miskin itu sendiri.
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena harus didukung oleh peningkatan investasi yang dipengaruhi oleh suasana kondusif berupa kemudahan-kemudahan dalam peraturan dan adanya kepastian hukum.
Selain itu, untuk meningkatkan arus investasi yang akan masuk ke Kabupaten Sergai diperlukan juga pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur lain termasuk penyediaan tenaga listrik yang saat ini kapasitasnya masih jauh dari kebutuhan sesungguhnya, ungkap Bupati.
Oleh karenanya untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, maka jajaran Pemkab Sergai secara terpadu dan bertahap harus dapat menyusun program kerja nyata berpihak kepada masyarakat yang dibahas bersama melalui Musrenbang tahun 2009 ini, kata Bupati.
Diungkapkan juga oleh Bupati H.T. Erry Nuradi, berbagai masalah yang dihadapi kurun waktu 2005 – 2008 di Kabupaten Sergai tampak sudah mulai terselesaikan yang digambarkan oleh peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2005 sebesar 5,05977 triliyun meningkat menjadi 6,42901 triliyun pada tahun 2007.
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sergai pada tahun 2005 sebesar 5,91 meningkat menjadi 6,25 tahun 2007. Bahkan untuk indikator makro kesejahteraan rakyat mengalami peningkatan dengan membaiknya taraf kesehatan, pendidikan dan ekonomi masyarakat yang diterangkan pada besaran nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 72,2 pada tahun 2007.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Sergai Ir. H. Safaruddin dalam kesempatan itu melaporkan bahwa Musrenbang Kabupaten Sergai tahun 2009 berlangsung dua hari diikuti sekitar 200 orang yaitu para Kepala SKPD Pemkab Sergai, Camat, delegasi dari Kecamatan, Desa, Kelurahan, tokoh masyarakat serta pelaku pembangunan yang ada di daerah ini.




MAKALAH
“TEORI DAN ISU EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN”

TEMA
KETIMPANGAN,KEMISKIAN DAN PENGANGGURAN

LOGO UNITRI.jpg


OLEH
SATRIADI
2010210045



FAKULTAS ILMU SOSIAL POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUANA TUNGGADEWI
MALANG
2012

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar